BOGORPLUS.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Solo Raya melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo pada hari Jumat, 12 Juni 2026. Aksi ini merupakan respons mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Aksi massa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB, dipimpin menggunakan satu unit mobil komando dalam sebuah rangkaian demonstrasi bergerak (long march). Mobil komando tersebut diposisikan tepat di gerbang utama kantor DPRD Solo, sementara para demonstran berkumpul mengelilinginya.
Selama berlangsungnya aksi, para peserta membentangkan berbagai spanduk yang menyuarakan aspirasi kritis mereka. Beberapa tulisan yang tampak antara lain "REFORMASI DIKE81RI", "INDONESIA DARURAT REFORMASI", serta tuntutan spesifik seperti "TOLAK KERAS UU POLRI".
Berbagai isu nasional dan lokal diangkat melalui orasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Isu-isu tersebut mencakup perjalanan luar negeri Presiden, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), polemik Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan nilai tukar Rupiah, hingga kenaikan harga komoditas impor.
Sebagai upaya menarik perhatian publik, sebagian demonstran juga berinteraksi dengan pengguna Jalan Adi Sucipto. Mereka membagikan poster yang meminta respons dari pengendara, yang kemudian disambut dengan bunyi klakson sebagai bentuk dukungan terhadap kekecewaan terhadap kondisi negara.
Aparat keamanan terlihat memberikan pengawalan yang ketat sepanjang jalannya demonstrasi. Pada awalnya, lalu lintas di Jalan Adi Sucipto masih mengalir lancar karena massa tidak menutup seluruh badan jalan.
Namun, situasi sempat berubah ketika massa mulai bergeser dan menempati badan jalan di sisi timur DPRD Solo. Perubahan ini menyebabkan pihak kepolisian mengambil langkah untuk menutup sementara ruas Jalan Adi Sucipto di area depan kantor DPRD Solo demi menjaga keamanan bersama.
Mewakili Aliansi BEM Solo Raya dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Arif Ainurjaya memaparkan bahwa aspirasi mereka terbagi menjadi tiga poin isu nasional dan dua poin isu lokal yang mendesak.
"Pertama kita menuntut pemberhentian sementara MBG, yang di mana kita melihat dengan kondisi ekonomi saat ini, tapi MBG tetap jalankan. Itu cukup menguras APBN, cukup mengganggu konsentrasi ekonomi," kata Arif kepada awak media, Jumat (12/6/2026).
.png)
