bogorplus.id- Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap dugaan korupsi pengadaan batu bara di Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).
Koalisi Sipil Anti Korupsi menilai skandal ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah akibat manipulasi kualitas dan harga batu bara.
“Sudah saatnya Presiden memanfaatkan sistem digital untuk mengaudit pengelolaan batu bara secara menyeluruh dan transparan,” ujar Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi, Ronald Loblobly, usai menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo, Rabu (27/5).
Menurut Ronald, PLN EPI selama bertahun-tahun telah menerima pasokan batu bara dengan kualitas jauh di bawah standar.
“Yang dibutuhkan pembangkit PLN adalah batu bara kalori 4.400 hingga 4.800 GAR, tapi yang dipasok hanya 3.000 GAR,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pada tahun 2023, kebutuhan batu bara PLN EPI mencapai 161,2 juta metrik ton.
Dengan asumsi kerugian dari manipulasi harga dan kualitas mencapai 40% dari total pasokan, maka potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp15 triliun per tahun.
Tak hanya itu, Ronald juga menyoroti dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dalam melindungi kepentingan sejumlah pemasok.
Ia menyebut nama-nama perusahaan seperti PT Oktasan Baruna Persada, PT Rizky Anugrah Pratama, dan PT Buana Rizky Armia sebagai aktor utama di balik praktik ini.
