BOGORPLUS.ID - Organisasi Angkutan Darat (Organda) secara resmi menyuarakan keluhan mengenai hambatan signifikan yang dihadapi oleh sektor angkutan umum akibat permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kendala ini meliputi masalah teknis pada sistem digital serta antrean panjang yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Permasalahan distribusi BBM subsidi ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Dampak dari kendala ini secara langsung mengganggu kelancaran operasional angkutan umum yang sangat bergantung pada ketersediaan solar.
Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menjelaskan bahwa salah satu isu utama adalah penangguhan atau pemblokiran akses QR code yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Para pengusaha angkutan kesulitan mengakses hak mereka karena sistem kerap menolak pengajuan ulang kode tersebut.
"Hal ini terjadi saat bulan Februari lalu Pertamina me-restart barcode sepihak dengan alasan kendaraan terindikasi melakukan praktik langsir BBM bersubsidi di daerah-daerah," kata pria yang akrab disapa Sani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).
Selain persoalan digitalisasi, antrean kendaraan yang memanjang di SPBU juga menjadi momok harian bagi pengusaha, termasuk operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Sani menyebutkan bahwa pemandangan antrean panjang telah menjadi rutinitas di jalur lintas timur, barat, tengah, serta berbagai kota di Sumatera.
Menurut pandangan Organda, kemacetan di area pengisian bahan bakar ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan BBM dari Pertamina dengan tingginya permintaan di SPBU wilayah tersebut. Hal ini memaksa para pengemudi mencari celah waktu pengisian yang minim antrean.
"Antrean di SPBU ini terjadi karena supply BBM dari Pertamina ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan di SPBU di daerah. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani.
Hambatan operasional yang diakibatkan oleh antrean panjang ini menimbulkan dampak serius pada manajemen waktu perusahaan otobus. Waktu yang seharusnya dialokasikan untuk istirahat awak kendaraan atau perawatan armada kini terpotong habis untuk mengantre BBM.
"Because kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang," ujar Sani.
.png)
