bogorplus.id– Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengambil kendali atas penentuan harga komoditas strategis nasional di pasar global, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Langkah ini diambil guna memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengoptimalkan perolehan devisa negara.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa peningkatan ekspor CPO berperan krusial dalam memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan.
Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya keluar dari posisi sebagai pengikut harga (price taker) yang ditentukan oleh pihak luar.
"Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti ironi posisi Indonesia yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, namun mekanisme harga globalnya masih didikte oleh pasar internasional dan negara lain.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya perubahan paradigma dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar tinggi.
