BOGORPLUS.ID - Fenomena media sosial kembali menjadi sorotan setelah munculnya beberapa grup Facebook yang diduga menjadi wadah bagi kelompok penyuka sesama jenis di wilayah Kabupaten Sumedang. Keberadaan ruang digital ini telah memicu diskusi luas dan menjadi viral di berbagai platform jejaring sosial.
Dilansir dari Detikcom pada Selasa (23/6/2026), beberapa grup tersebut secara spesifik mencantumkan identitas wilayah Sumedang dan daerah sekitarnya. Salah satu grup yang teridentifikasi bernama 'GAY SUMEDANG, WADO, CIMUNGKAL, LEMAH SUGIH, DAN SEKITARNYA', sementara yang lain menggunakan nama 'gay bandung sumedang'.
Grup 'GAY SUMEDANG, WADO, CIMUNGKAL, LEMAH SUGIH, DAN SEKITARNYA' tercatat memiliki keanggotaan sebanyak 1.542 akun. Sementara itu, grup 'gay bandung sumedang' menunjukkan basis massa yang lebih besar dengan jumlah anggota mencapai 3.082 akun.
Aktivitas yang terekam di dalam grup-grup tersebut menunjukkan adanya penawaran diri secara terbuka antaranggota. Bahkan, beberapa akun menyertakan informasi lokasi spesifik untuk memfasilitasi pertemuan antaranggota kelompok tersebut.
Menanggapi perkembangan digital ini, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi. Pemerintah daerah menegaskan kesiapan mengambil langkah tegas apabila aktivitas kelompok tersebut terbukti beroperasi dalam yurisdiksi Kabupaten Sumedang.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menekankan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap potensi penyimpangan moral yang terjadi di ruang digital. Saat ini, penelusuran intensif sedang dilakukan untuk memastikan validitas informasi yang telah beredar di masyarakat luas.
"Terkait media sosial, ramai soal Facebook dan isu LGBT, kami sangat prihatin dan mengecam keras. Hal-hal seperti itu tidak mendidik dan tidak baik bagi masa depan anak-anak," ujar Dony Ahmad Munir.
Langkah verifikasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah melangkah pada tindakan hukum lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk berkoordinasi dengan unit khusus terkait untuk melacak identitas pemilik akun-akun yang terlibat.
"Ini fenomena yang harus kita atasi bersama. Pemerintah juga akan menindaklanjuti dan mengecek informasi yang beredar, termasuk koordinasi dengan cyber dan Diskominfo. Jika benar, tentu akan kami kecam, tetapi tetap harus diverifikasi terlebih dahulu," kata Dony Ahmad Munir.






.png)