bogorplus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor dan KPK membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemkab Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan memperkuat pengawasan internal demi menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (13/5).
Rudy juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, penguatan perencanaan, pengawasan internal, serta koordinasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.
