BOGORPLUS.ID - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan permintaan serius kepada PT PLN (Persero) agar segera memberikan kompensasi berupa keringanan atau diskon pada tagihan biaya listrik bagi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir. Permintaan ini diajukan menyusul gangguan pasokan daya yang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir di wilayah Sumatera Utara.
Permintaan keringanan tarif ini secara spesifik ditujukan untuk melindungi potensi kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) di Sumut akibat pemadaman listrik yang terjadi. Hal ini diungkapkan Bobby Nasution pada hari Senin, 8 Juni 2026.
"Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, siapa tahu bulan ini atau bulan depan listriknya bisa diskon karena usaha banyak yang terdampak. Itu seperti tempat makan, usaha kecil seperti warung dan salon yang butuh listrik dan pasti terdampak usahanya," ungkap Bobby Nasution saat menyampaikan aspirasi tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bobby Nasution mengonfirmasi bahwa pihak General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara telah menunjukkan adanya kesepakatan awal mengenai usulan keringanan yang diajukannya. Kesepakatan awal ini menjadi langkah positif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.
"Saya tadi sampaikan dan pak GM sebenarnya sepakat karena ini masih ada beberapa hari lagi," lanjut Bobby Nasution mengenai respons positif dari PLN UID Sumut.
Namun demikian, realisasi diskon tarif listrik ini masih memerlukan koordinasi lebih lanjut karena regulasi mengenai ganti rugi pelanggan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses ini membutuhkan persetujuan dari tingkat pusat.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan mendorong agar usulan ini segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. "Kompensasi itu nanti ada aturannya dari Kementerian ESDM, setelah ini kami sepakat yang pasti PLN dan kami pemerintah provinsi sama-sama mempush itu ke Kementerian ESDM agar dapat kompensasi lah. Bukan uang tunai tapi kalau bisa ada diskon dan keringanan karena bukan uang saja tapi listrik ini memang kebutuhan kita," jelasnya.
Selain isu kompensasi biaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendesak PLN untuk meningkatkan kualitas sistem penyebaran informasi mengenai jadwal pemadaman listrik. Informasi yang cepat dan akurat dinilai krusial agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan persiapan yang memadai.
"Kalau ada hal yang kejadian seperti cuaca ekstrem sehingga ada transmisi yang terganggu. Saya minta penginformasiannya lah, daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu yang kedapatan malam padamnya ya jualannya enggak perlu sampai malam jadi enggak rugi kali," kata Bobby Nasution mengenai pentingnya jadwal pemadaman yang transparan.
