bogorplus.id- Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, yang dianggap sembrono menyegel puluhan tempat usaha pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Dalam reses perdananya di Cisarua, Mulyadi menyoroti dampak penyegelan yang menurutnya menimbulkan efek domino terhadap ribuan warga lokal.
Banyak yang kehilangan mata pencaharian, mulai dari pekerja hotel dan restoran hingga pelaku UMKM.
“Pak Presiden harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembrono dan membabibuta. Puluhan tempat usaha disegel tanpa kajian, ini merugikan masyarakat,” tegasnya di hadapan warga, Kamis (9/10).
Menurutnya, tindakan sepihak tersebut tidak hanya menyengsarakan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerimaan daerah, baik dari sektor pajak maupun PNBP.
“Saya miris. Mereka lapar. Ini dapil saya dan dekat dengan kediaman Pak Presiden di Hambalang. Saya datang ke sini karena ini darurat,” ujarnya.
Politisi dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini menegaskan, usaha pariwisata yang memiliki izin dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah seharusnya dilindungi, bukan ditutup paksa.
“Kalau tidak punya izin, ya wajar ditutup. Tapi faktanya banyak yang disegel justru sudah berizin dan berdiri puluhan tahun. Ini membunuh penghasilan warga,” tambahnya.
Dalam sesi tanya jawab, Mulyadi juga tak menampik kemungkinan evaluasi atau reshuffle terhadap Menteri LH.
