bogorplus.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan belum akan membuka kembali aktivitas tambang di Kabupaten Bogor, meski mendapatkan desakan dari sejumlah pihak.
KDM menyebut keputusan itu diambil karena persoalan tambang tidak hanya menyangkut pekerja, tetapi juga keselamatan warga yang selama ini terdampak lalu lintas truk tambang.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya pekerja tambang, tapi masyarakat Parung Panjang yang selama ini terdampak,” ujar KDM kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji sistem dan solusi terbaik sebelum membuka kembali aktivitas tambang agar persoalan kemacetan, kecelakaan, polusi udara, hingga kerusakan jalan tidak terulang.
KDM juga menyebut pemerintah sebelumnya telah memberikan kompensasi kepada warga terdampak penutupan tambang.
Awalnya jumlah pekerja tambang dan sektor informal diperkirakan sekitar 3.000 orang, namun data yang diajukan mencapai 18.000 orang.
“Kalau sudah dipenuhi, kewajiban kita sudah selesai,” katanya.
Diketahui penutupan aktivitas tambang di wilayah Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin telah berlangsung sejak hampir 8 bulan dari September 2025 lalu.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang (AMCRP), Asep Fadlan mengkritik keputusan KDM yang kembali menolak pembukaan izin operasional tambang di Kabupaten Bogor.
