BOGORPLUS.ID - Ratusan demonstran yang tergabung dalam gerakan bertajuk 'Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat' memadati area depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat sore, 26 Juni 2026. Aksi massa ini diselenggarakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan 11 tuntutan spesifik yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa tersebut dimulai sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Gubernur Suryo, melibatkan gabungan elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, masyarakat umum, bahkan kelompok pengangguran. Mereka menunjukkan ekspresi frustrasi dengan menutup sebagian jalan dan membentangkan spanduk sindiran di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Salah satu cara unik yang digunakan massa adalah mengajak para pengendara yang melintas untuk membunyikan klakson, sebagai simbol ekspresi kekecewaan terhadap kondisi nasional saat ini. Gerakan ini dipicu oleh semakin sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan masyarakat akar rumput dan pelaku usaha kecil.

Kelompok pengunjuk rasa secara spesifik menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan dan menuntut realisasi janji kampanye terkait penyediaan lapangan kerja. Janji penyediaan 19 juta lapangan kerja yang pernah diutarakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu poin utama penagihan mereka.

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, menjelaskan bahwa aksi di Kota Pahlawan ini merupakan kelanjutan dari perlawanan warga terhadap kondisi yang ada. "Hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya. Seperti yang kita lihat hari ini apa-apa mahal, bahan pokok juga naik, itu juga dikeluhkan oleh saya selaku pengusaha UMKM," kata Septia.

Septia Rahma juga menegaskan bahwa tuntutan inti dari perlawanan ini adalah stabilisasi harga kebutuhan dasar masyarakat. "Dengan beberapa tuntutan. Salah satunya yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok," tambah Septia.

Isu ketenagakerjaan menjadi sorotan utama, terutama karena partisipasi kelompok pengangguran yang datang untuk menagih janji pemerintah. Septia Rahma menyampaikan bahwa kelompok yang belum mendapatkan pekerjaan turut menyuarakan aspirasi mereka dalam demonstrasi tersebut. "Bahkan ada kelompok pengangguran yang sekarang itu turun juga untuk menuntut lapangan pekerjaan yang dijanji-janjikan oleh Pak Wakil Presiden Gibran," ujar Septia.

Selain isu ekonomi dan lapangan kerja, massa juga mengkritik kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai tidak menyelesaikan permasalahan fundamental. Mereka juga menyuarakan keprihatinan atas pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Septia Rahma mengkritik fokus pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran, seharusnya difokuskan pada sektor vital seperti pendidikan dan fasilitas umum. "Begitu dan kita pakai bahasa ini karena ini dianggap lebih melokal, lebih dekat dengan warga Surabaya dan lebih bisa terus-menerus untuk ingat bahwa pemerintah kita itu per hari ini cuman bisa lemes dan longor," jelas Septia.