BOGORPLUS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil keputusan strategis untuk membangun infrastruktur berupa flyover di atas perlintasan sebidang Jalan MA Salmun. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan operasional perjalanan kereta api sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat setempat pada Minggu (14/6/2026).

Rencana pembangunan fasilitas layang ini telah dikonfirmasi oleh Pemkot Bogor dan dipastikan tidak akan mengakibatkan penutupan total pada jalur perlintasan kereta api yang ada. Kebijakan ini merupakan hasil tinjauan langsung ke lapangan yang menunjukkan betapa pentingnya jalur tersebut bagi pergerakan warga sehari-hari.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa tinjauan oleh Komisi V DPR RI menguatkan pentingnya mempertahankan aksesibilitas di jalur tersebut. "Perlintasan MA Salmun tidak ditutup total. Akan dibangun flyover. Mereka (Komisi V DPR RI) melihat langsung kondisi lapangan dan akses warga yang sangat vital," kata Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dilansir Antara, Minggu (14/6/2026).

Pembangunan flyover ini dilakukan untuk memberikan kejelasan definitif kepada publik, menyusul adanya spekulasi sebelumnya mengenai kemungkinan penutupan permanen perlintasan tersebut. Struktur layang yang akan dibangun ini dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua.

Lebih lanjut, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa fasilitas ini akan tetap melayani semua lapisan pengguna jalan. "Jadi tidak ditutup total, tetapi dibangunkan flyover untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua," ujarnya.

Selain fokus pada Jalan MA Salmun, Pemkot Bogor juga sedang mengupayakan percepatan realisasi proyek infrastruktur sejenis di area Kebon Pedes. Proyek di Kebon Pedes saat ini telah memasuki fase krusial, yaitu penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum.

Proyek infrastruktur di Kebon Pedes diperkirakan memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar, totalnya mencapai Rp350 miliar. Pembiayaan monumental ini direncanakan berasal dari skema kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bogor.

Jenal Mutaqin juga menekankan bahwa proyek di Kebon Pedes merupakan prioritas utama pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan kuat dari tingkat pusat dan provinsi. "Saya juga menyampaikan bahwa Kebon Pedes menjadi prioritas kami dan membutuhkan intervensi bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

Keputusan pembangunan ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam menyeimbangkan antara peningkatan keselamatan infrastruktur perkeretaapian dengan pemeliharaan konektivitas vital bagi masyarakat. Dilansir dari Detikcom, semua proses ini berlangsung setelah peninjauan langsung pada hari Minggu (14/6/2026).