bogorplus.id - Rencana penataan Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu sangat dinantikan oleh berbagai pihak.
Meski demikian, pembahasan resmi antara pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terkait program tersebut hingga kini belum terlaksana.
Kehadiran kawasan terpadu ini digadang-gadang menjadi solusi atas berbagai persoalan yang kian marak di Jatinangor, mulai dari masalah kriminalitas hingga carut-marut tata ruang.
Salah satu kasus terbaru yang memicu keresahan publik adalah aksi penodongan dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran (Unpad) di sebuah gang sempit pada pertengahan Mei lalu.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan keamanan di kawasan yang dikenal padat aktivitas mahasiswa tersebut.
Keresahan terkait aspek keamanan ini juga disuarakan oleh perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat.
Dalam audiensi dengan DPRD Jawa Barat pada Senin (25/5), mereka menuntut realisasi penataan kawasan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan mahasiswa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyatakan dukungannya.
Walaupun belum ada pembahasan khusus dengan pihak eksekutif, secara prinsip DPRD Jabar sepakat dengan urgensi penataan Jatinangor.
