bogorplus.id - Dedie A. Rachim melontarkan kelakar soal jabatan wali kota yang ia sebut mirip pekerja outsourcing saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Bogor, Rabu (13/5/2026).
Pernyataan itu langsung mengundang perhatian para buruh dan serikat pekerja yang hadir dalam acara tersebut.
Di hadapan ribuan pekerja, Dedie menyebut jabatan Wali Kota Bogor tidak memiliki status tetap dan hanya berlangsung selama lima tahun, sehingga menurutnya tidak jauh berbeda dengan sistem kerja outsourcing.
“Bapak Ibu, tidak usah sedih ya, Bapak Ibu tuh sama dengan saya. Bapak masih mending statusnya bisa jadi pekerja tetap, kalau Wali Kota mah outsourcing, Bapak Ibu,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk menjadi kepala daerah seseorang harus melalui proses panjang dan penuh perjuangan, mulai dari mencari dukungan politik hingga memenangkan pemilihan.
“Faktanya, Wali Kota Bogor itu outsourcing, setelah mau menjabat butuh berjuang, cari duit, cari pendukung, cari partai, tidak tetap jabatannya,” katanya.
Tak hanya itu, Dedie juga mengungkapkan bahwa gaji wali kota lebih kecil dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Bogor tahun 2026 yang mencapai Rp5,4 juta.
“Tahu tidak gaji wali kota? Wali Kota Bogor gajinya Rp4,6 juta, lebih kecil dari UMK Bogor,” ucapnya.
Meski bernada guyonan, Dedie menegaskan bahwa pekerja maupun kepala daerah sama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan harus berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup.
