BOGORPLUS.ID - Program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini menjadi sorotan utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Program ini menempati posisi sebagai salah satu pos belanja terbesar dalam alokasi fiskal negara saat ini.
Pagu anggaran awal yang ditetapkan untuk program MBG mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp355 triliun. Anggaran besar ini direncanakan untuk menjangkau jutaan penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia.
Namun, seiring dengan keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, muncul kajian mendalam mengenai efisiensi belanja negara. Kebutuhan mendesak adalah menentukan sejauh mana anggaran yang dialokasikan benar-benar esensial tanpa mengurangi kualitas manfaat utama yang diterima oleh target sasaran.
Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), secara aktif merumuskan strategi untuk mencapai penghematan anggaran yang signifikan. Langkah efisiensi ini dipandang krusial untuk menjaga keberlanjutan program di tengah tantangan ekonomi makro.
Rencana efisiensi anggaran yang sedang digodok oleh BGN untuk tahun anggaran 2026 ditargetkan mencapai kisaran Rp40 triliun. Angka ini merupakan langkah awal dalam upaya penyesuaian belanja negara terhadap kemampuan penerimaan.
Dilansir dari Bloomberg Technoz pada tanggal 28 Juni, rencana efisiensi tersebut sudah mulai mendapatkan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk para pakar anggaran independen. Evaluasi ini mencoba melihat apakah target penghematan tersebut sudah optimal.
Menurut pandangan dari sejumlah pengamat anggaran yang telah meninjau proyeksi keuangan, angka efisiensi sebesar Rp40 triliun tersebut dinilai masih terlalu konservatif. Mereka meyakini potensi penghematan yang sesungguhnya bisa jauh melampaui estimasi awal pemerintah.
Para pengamat berpendapat bahwa potensi penghematan yang sebenarnya dari program MBG bisa mencapai angka yang jauh lebih besar, bahkan mendekati Rp150 triliun, jika dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan dan target penerima manfaat.
Pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan penghematan besar ini tanpa mengorbankan tujuan inti dari program MBG, yaitu memastikan gizi yang memadai bagi kelompok rentan di Indonesia.
.png)
