BOGORPLUS.ID - Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini mulai berlaku efektif pada hari Senin, 8 Juni 2026, menyusul kendala pencairan dana operasional dari pemerintah daerah.
Penghentian layanan ini secara langsung berdampak pada terganggunya proses penyediaan makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat di wilayah tersebut. Keterlambatan anggaran ini memaksa dapur-dapur tersebut menunda kegiatan produksi makanan sehat yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka.
Salah satu lokasi yang terdampak langsung oleh penundaan anggaran ini adalah SPPG Pegambiran 1, yang berada di Kecamatan Lemahwungkuk. Pengawas Keuangan SPPG Pegambiran 1, Salikun, mengonfirmasi bahwa dapur mereka tidak beroperasi sejak hari Senin hingga waktu yang belum dapat ditentukan karena persoalan pencairan dana.
Pemkab Klungkung Mulai Bangun Hunian Baru bagi Korban Abrasi Pantai Kusamba Agustus Mendatang
Salikun menjelaskan bahwa kendala finansial ini merupakan pengalaman pertama kalinya sejak dapur tersebut mulai beroperasi, karena sebelumnya mekanisme penyaluran dana selalu berjalan tepat waktu. "Ini baru pertama di dapur kita, sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan pencairan dana," terang Salikun.
Secara reguler, pihak manajemen SPPG menerima alokasi anggaran secara berkala melalui akun elektronik khusus untuk membiayai seluruh rangkaian produksi makanan sehat. "Mekanisme pencairannya per seminggu sekali, dana dicairkan melalui virtual account kita untuk operasional selama seminggu ke depan," sambung Salikun.
Tersendatnya anggaran mingguan ini menyebabkan dampak signifikan pada pasokan bahan baku harian serta logistik pendukung operasional dapur. SPPG Pegambiran 1 sendiri memiliki tanggung jawab besar untuk menyuplai makanan bagi 2.239 penerima manfaat, mulai dari tingkat TK hingga SMA dan Posyandu.
Salikun juga menyampaikan bahwa dapur tersebut mempekerjakan sekitar 49 relawan, mencakup berbagai peran mulai dari kepala chef hingga petugas keamanan dan kebersihan. "Untuk penerima manfaat di SPPG kita 2.239 mencakup TK, SD, SMP, SMA, dan Posyandu. Untuk total relawan yang ada di SPPG kita 49, dari mulai kepala chef sampai security, termasuk juga kebersihan," ujar Salikun.
Pihak pengelola SPPG berharap agar hambatan birokrasi keuangan ini segera terselesaikan oleh instansi terkait. Mereka membutuhkan kejelasan mengenai jadwal pencairan agar program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan lebih lanjut. "Harapan dari kita SPPG ke depannya agar tidak terjadi lagi penundaan atau keterlambatan pencairan dana, sehingga kita tetap bisa beroperasional seperti biasa," katanya.
Masalah penundaan anggaran ini ternyata tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan meluas ke wilayah lain di Kota Cirebon. Koordinator Kecamatan Kejaksan, Igo Prasetia, membenarkan bahwa empat titik dapur MBG di wilayahnya juga terpaksa berhenti beroperasi pada hari yang sama. "Untuk di wilayah Kecamatan Kejaksan sendiri itu ada empat dapur yang tidak beroperasional dimulai hari ini, karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG," kata Igo Prasetia.
