BOGORPLUS.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi menunjuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu fokus utama dalam strategi kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampak kekeringan pada periode musim kemarau tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko bencana yang lebih terstruktur di tingkat nasional.
Penetapan prioritas ini didasarkan pada hasil analisis mendalam dan prediksi iklim yang telah disusun oleh BMKG, menunjukkan adanya peningkatan signifikan risiko kekeringan yang berpotensi meluas di berbagai wilayah Indonesia. Data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan respons.
Meskipun BMKG menyediakan informasi iklim yang otoritatif, wewenang penuh untuk menetapkan status siaga darurat kekeringan tetap berada di tangan masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda). BMKG berperan sebagai penyedia data dan prediksi cuaca yang menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di lapangan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri, menjelaskan bahwa informasi yang disajikan mencakup spektrum luas, mulai dari proyeksi curah hujan, tingkat kekeringan yang diprediksi, hingga prakiraan cuaca jangka pendek dan menengah. Informasi ini krusial bagi banyak sektor terkait.
Data iklim yang dihasilkan oleh BMKG kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Pertanian, dan instansi teknis lainnya untuk menyusun strategi mitigasi dampak musim kemarau.
Fachri menekankan pentingnya dukungan data iklim ini, terutama bagi daerah yang dikenal sebagai sentra pangan nasional yang mungkin menghadapi tantangan kekurangan air irigasi saat puncak musim kemarau tiba. Ia juga mengonfirmasi fokus khusus pada pencegahan kebakaran.
"Data tersebut juga digunakan dalam kesiapsiagaan karhutla di sejumlah wilayah prioritas nasional. Kalimantan Tengah menjadi prioritas kesiapsiagaan karhutla tahun ini," kata Fachri dikutip dari laman BMKG, Rabu (10/6/2026).
Secara koordinatif, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggunakan data BMKG untuk menyelaraskan langkah kesiapsiagaan Karhutla di enam provinsi yang dianggap memiliki kerentanan tinggi. Keenam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa paradigma penanganan Karhutla telah bergeser sejak tahun 2015, fokus utamanya kini beralih ke upaya pencegahan proaktif melalui optimalisasi pemanfaatan data iklim yang akurat.
