BOGORPLUS.ID - Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikenal sebagai program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, secara resmi menghentikan operasionalnya pada Senin, 8 Juni 2026. Penghentian layanan ini disebabkan oleh belum cairnya anggaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening satuan layanan.
Penundaan pencairan dana ini berdampak signifikan terhadap berjalannya program pemberian makanan bergizi gratis di berbagai kecamatan yang tersebar di wilayah Batam. Koordinator Sub Penyelenggara SPPG Kota Batam, Defri Frenaldi, mengonfirmasi berhentinya aktivitas pelayanan tersebut.
"Memang terjadi mulai hari ini. Hal ini dikarenakan belum turunnya anggaran operasional untuk SPPG," ujar Defri Frenaldi pada Senin (8/6/2026).
Defri menjelaskan bahwa regulasi penggunaan dana program tersebut sangat ketat, sehingga pengelola SPPG dilarang keras mencari sumber pendanaan alternatif untuk menutupi keterlambatan dana resmi dari pemerintah. Hal ini menimbulkan kendala operasional yang memaksa penghentian sementara.
"Diketahui bahwa SPPG akan beroperasi ketika anggaran dari APBN sudah masuk ke dalam virtual akun SPPG, dan dilarang melakukan operasional jika anggaran tersebut belum masuk. Penggunaan dana talangan dari mitra juga tidak diperbolehkan," jelas Defri Frenaldi, Koordinator Sub Penyelenggara SPPG Kota Batam.
Data menunjukkan bahwa dampak penutupan bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Batam Kota mencatat 15 dari 21 SPPG tutup, sementara di Sagulung terdapat 12 dari 32 SPPG yang berhenti beroperasi.
Selain itu, Kecamatan Batu Ampar melaporkan satu dari empat SPPG berhenti melayani, dan Batu Aji mencatat tujuh dari 18 SPPG tutup sementara. Kecamatan Sei Beduk mengalami tujuh dari 15 SPPG tutup, sementara Lubuk Baja enam dari delapan SPPG, Bengkong enam dari 13 SPPG, serta satu SPPG di Belakang Padang juga menghentikan layanan.
Di sisi lain, terdapat kecamatan yang layanannya masih berjalan normal tanpa kendala, yaitu seluruh SPPG di Kecamatan Galang dan Bulang dilaporkan tetap beroperasi. Sementara itu, data pasti mengenai situasi di Kecamatan Sekupang dan Nongsa masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.
Pihak manajemen program menjamin bahwa situasi ini bersifat sementara dan akan segera teratasi dalam waktu dekat. Tim keuangan bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sedang memproses pengiriman dana susulan ke masing-masing unit layanan yang terdampak.
