bogorplus.id-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor Raya menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Bogor, Jumat (13/2/2026).
Aksi yang sempat memanas hingga merusak pagar kantor pemerintahan itu akhirnya berujung dialog terbuka antara mahasiswa dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
Mereka menyoroti isu ketenagakerjaan, transparansi anggaran, tata kelola lingkungan, hingga pelayanan publik.
Koordinator Aksi Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami hadir untuk menyampaikan evaluasi kritis atas satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Ada sembilan tuntutan utama yang kami ajukan demi perbaikan Kota Bogor,” ujar Indra saat membacakan tuntutan di hadapan massa dan pejabat Pemkot Bogor.
Mahasiswa mendesak Pemkot segera menerbitkan dan mengimplementasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal guna menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK.
Mereka juga menuntut transparansi serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan RSUD Kota Bogor.
Selain itu, massa aksi menyoroti rendahnya capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH), persoalan tata kelola sampah, lambannya penyelesaian pembangunan jalan trase Batutulis, hingga transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
