BOGORPLUS.ID - Kenaikan harga rokok yang signifikan di berbagai daerah kini menjadi sorotan utama publik karena dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Situasi ini dilaporkan berbanding lurus dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal yang sulit dikendalikan oleh otoritas.
Kondisi ini bahkan disebut telah menyeret sebagian warga ke dalam permasalahan hukum karena tanpa sadar terlibat dalam rantai distribusi produk tembakau tidak resmi tersebut. Menanggapi perkembangan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengajukan solusi terobosan yang berpotensi mengubah struktur industri tembakau nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, secara spesifik menyoroti masalah daya beli masyarakat yang semakin tertekan oleh harga rokok legal. Ia menilai situasi ini memaksa masyarakat mencari alternatif yang lebih murah, meskipun ilegal.
Kebutuhan Dana Rp96 Triliun Mendesak untuk Capai Target Ambisius Program Sejuta Rumah Nasional
Dilansir dari Bloomberg Technoz pada 17 Juni, politisi asal Sulawesi Selatan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai perlunya penyesuaian kebijakan produksi oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dan kepatuhan hukum.
Ia berpendapat bahwa akar masalah maraknya rokok ilegal adalah ketidakmampuan sebagian besar masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, untuk menjangkau harga produk rokok resmi yang sudah melambung tinggi. Oleh karena itu, solusi harus menyentuh aspek harga jual di tingkat konsumen.
Menyikapi hal tersebut, Andi Yuliani Paris meminta Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan relaksasi regulasi produksi bagi para pengusaha. Tujuannya adalah mendorong produksi rokok yang lebih terjangkau bagi segmen masyarakat yang sensitif terhadap harga.
"Kementerian Keuangan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha rokok untuk memproduksi produk yang ramah di kantong masyarakat golongan menengah ke bawah," ujar Andi Yuliani Paris.
Permintaan ini merupakan langkah strategis yang diklaim dapat menekan peredaran rokok ilegal secara efektif, sekaligus menjaga kelangsungan industri tembakau yang legal. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
.png)
