BOGORPLUS.ID - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Langkah ini bertujuan agar Pemda dapat mengambil peran aktif dalam pemulihan permanen di sektor-sektor yang belum terakomodasi oleh kementerian/lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Renduk Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama untuk pemulihan tahap permanen periode 2026 hingga 2028, yang mencakup 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 100,166 triliun.
Melalui skema ini, Tito menekankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
Sebagai ilustrasi, Kementerian Pekerjaan Umum RI telah merencanakan 1.141 kegiatan khusus yang berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik di wilayah terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Tito menilai pemerintah daerah memiliki peluang untuk menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam lingkup program Kementerian PU.
"Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
"Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana," sambungnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh.
