bogorplus.id– Keterlambatan pembayaran kontraktor pada tahun anggaran 2025 menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif agar tidak terulang di tahun mendatang.
Sastra menyampaikan, perencanaan anggaran harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah.
Ia menilai, setiap program yang dirancang pemerintah daerah wajib disesuaikan dengan sumber pendapatan yang tersedia.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ujar Sastra, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran kepada vendor dan kontraktor menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pihak.
DPRD, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD lebih akurat dan terukur.
“Ini jadi pembelajaran buat kita semua, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda.
