BOGORPLUS.ID - Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyuarakan keprihatinan mendalam atas besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp102 miliar. Kondisi ini menjadi sorotan utama mengingat masih banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi oleh masyarakat setempat.
Permasalahan ini diangkat dalam forum resmi pada Rapat paripurna DPRD Manggarai Barat, yang dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi Gerindra tersebut secara resmi dibacakan oleh anggota dewan bernama Kanisius Jehabut, yang mewakili fraksi tersebut dalam sidang paripurna. Pembacaan ini menandai dimulainya pembahasan resmi mengenai evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya.
Kanisius Jehabut menyampaikan bahwa besaran Silpa yang fantastis tersebut harus dianggap sebagai sinyal peringatan serius bagi tata kelola anggaran di Kabupaten Manggarai Barat. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara dana yang mengendap dengan keluhan riil masyarakat terkait kurangnya pembangunan.
"Bagi Fraksi Gerindra, Silpa sebesar ini merupakan alarm merah bagi tata kelola APBD Kabupaten Manggarai Barat," ujar Kanisius Jehabut.
Ia melanjutkan dengan menekankan kontradiksi antara ketersediaan dana dengan implementasi pembangunan di lapangan yang dinilai sangat minim. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam proses eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah.
"Di satu sisi masyarakat terus mengeluhkan keterbatasan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Namun di sisi lain terdapat dana yang tidak mampu dieksekusi secara optimal," kata Kanisius Jehabut.
Lebih lanjut, Kanisius memberikan ilustrasi tajam mengenai pemborosan potensi pembangunan yang terjadi akibat Silpa yang tinggi tersebut. Ia menegaskan bahwa uang yang seharusnya menjadi manfaat publik justru tidak terwujud menjadi fasilitas nyata.
"Dengan kata lain, ada uang tetapi tidak mampu dikerjakan. Ada anggaran, tetapi tidak berubah menjadi jalan, jembatan, air bersih, irigasi, ruang kelas, fasilitas kesehatan, destinasi wisata, dan program ekonomi rakyat," imbuh Kanisius Jehabut.
.png)
