BOGORPLUS.ID - Aksi unjuk rasa besar yang dilakukan oleh massa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) digelar di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada hari Senin, 15 Juni 2026. Para pendemo ini berkumpul untuk menyampaikan secara langsung sembilan poin tuntutan krusial mereka kepada pihak legislatif daerah.
Demonstrasi ini menyebabkan dampak signifikan pada arus lalu lintas di kawasan sekitar kantor DPRD Sumut, dikarenakan orasi yang berlangsung secara bergantian. Aksi pengamanan turut dikerahkan oleh ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Awalnya, para mahasiswa menolak bertemu dengan anggota dewan biasa dan bersikeras hanya ingin berdialog langsung dengan pimpinan tertinggi DPRD Sumut. Permintaan ini akhirnya dipenuhi ketika Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, memutuskan untuk keluar menemui massa aksi.
Pertemuan antara Ketua DPRD dan perwakilan mahasiswa tersebut akhirnya terlaksana pada pukul 15.45 WIB sore itu. Tujuan pertemuan ini adalah agar Erni Ariyanti dapat mendengarkan secara rinci dan komprehensif seluruh poin aspirasi yang dibawa oleh para mahasiswa USU.
Sembilan tuntutan yang disuarakan oleh BEM USU mencakup berbagai isu nasional dan daerah, mulai dari stabilisasi harga BBM subsidi, tuntutan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Daerah (APBD), hingga penolakan terhadap dwifungsi Polri.
Tuntutan lainnya yang dibawa mahasiswa meliputi penghentian program makanan bergizi gratis, penekanan pada prioritas anggaran sektor pendidikan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, serta desakan penanggulangan masalah tambang ilegal dan bencana alam. Selain itu, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik dan realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, memberikan jaminan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh tuntutan mahasiswa tersebut. "Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari 9 tuntutan ini akan kita kawal, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat ada beberapa tuntunan yang kaitannya dengan pemerintah pusat," ujar Erni Ariyanti.
Lebih lanjut, Erni Ariyanti menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sirkulasi keuangan di tingkat daerah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Erni Ariyanti juga menyampaikan fokus DPRD sebagai pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan dana publik. "Sebagai pemerintah daerah kami di sini anggota DPRD ingin memastikan fungsi kami sebagai pengawasan untuk mengawal setiap anggaran yang digunakan agar lebih berpihak kepada masyarakat," tutur Erni Ariyanti, Ketua DPRD Sumut.
.png)
