BOGORPLUS.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember bersama Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan kolektif terhadap berbagai isu yang mereka anggap mendesak, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Aksi demonstrasi ini terlaksana pada hari Senin, 15 Juni 2026, di mana para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan krusial. Tuntutan tersebut mencakup masalah ekonomi, evaluasi program prioritas pemerintah, hingga persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alfin Maulana, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan kolaborasi antara BEM se-Jember dengan empat organisasi yang bernaung di bawah Aliansi Cipayung Kabupaten Jember. Aliansi ini terdiri dari PMII, GMNI, IMM, dan HMI.
"Gerakan ini datang dari kawan-kawan BEM se-Jember dan bersama kawan-kawan Cipayung Kabupaten Jember, meliputi PMII, GMNI, IMM, dan juga HMI. Ada empat lembaga Cipayung," kata Alfin di lokasi aksi, Senin (15/6/2026).
Salah satu isu sentral yang diangkat oleh massa aksi adalah lonjakan harga BBM di pasaran yang disertai dengan kelangkaan Pertalite. Kondisi ini memaksa masyarakat, terutama kelas bawah, untuk terpaksa beralih menggunakan Pertamax yang memiliki harga jual lebih tinggi.
Alfin Maulana merinci keresahan tersebut dengan menyatakan, "Tuntutan yang kita bawa ialah menyoal tentang harga BBM yang sekarang mulai meronjak dan juga Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Masyarakat akhirnya mau tidak mau beralih kepada BBM Pertamax," ujarnya.
Selain isu energi, mahasiswa juga memberikan sorotan tajam terhadap program prioritas pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP. Mereka menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar program-program tersebut benar-benar tepat sasaran.
"Jangan sampai program ini hanya menguntungkan masyarakat yang di tingkatan atas, tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat di tingkatan bawah," paparnya terkait pengawasan program pemerintah tersebut.
Lebih lanjut, aliansi mahasiswa ini juga menyuarakan keprihatinan mengenai draf revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Mereka menilai bahwa revisi tersebut berpotensi memberikan celah bagi aparat untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang seharusnya diisi oleh kalangan sipil.
.png)
