BOGORPLUS.ID - Produsen otomotif SAIC-GM-Wuling (SGMW) menyatakan bahwa rencana pemanfaatan komoditas nikel yang melimpah di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan dan diskusi mendalam bersama perusahaan mitra pembuat baterai kendaraan listrik mereka. Langkah koordinasi ini dianggap krusial karena mayoritas pabrikan mobil listrik saat ini mengandalkan pasokan baterai dari pihak ketiga.
Saat ini, Wuling telah memproduksi battery pack secara mandiri di fasilitas supplier park Cikarang, Jawa Barat, dengan investasi mencapai 40 juta RMB atau sekitar Rp 87 miliar melalui PT SGMW Motor Indonesia. Teknologi yang diterapkan Wuling saat ini adalah lithium iron phosphate (LFP), yang diketahui tidak memerlukan kandungan nikel dalam komposisi baterainya.
Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW), Han Dehong, menyampaikan bahwa keputusan untuk mengadopsi nikel Indonesia bergantung pada perkembangan ekosistem yang dibangun oleh para mitranya. "Menurut saya itu tergantung pada ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita untuk membangun industri terlebih dahulu," kata Han Dehong saat dimintai tanggapan mengenai rencana pemanfaatan nikel lokal.
Pihak manajemen SGMW menegaskan bahwa keputusan strategis untuk beralih atau menggunakan nikel dari Indonesia memerlukan pembicaraan intensif dengan jaringan penyuplai utama mereka. Beberapa korporasi besar yang menjadi mitra ekosistem tersebut antara lain CATL, Gotion, dan Tsingshan.
Han Dehong menjelaskan bahwa penggunaan nikel sudah umum terjadi dalam operasional mereka di luar Indonesia, namun penerapan untuk pasar domestik akan didiskusikan lebih lanjut. "Sekarang nikel digunakan secara luas. Di China kita sudah menggunakan nikel dari Indonesia. Kemudian ke pertanyaan Anda, bila kita akan menggunakannya untuk lokal. Itu tergantung pada bagaimana, Anda tahu.. kita akan berdiskusi dengan partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan," jelas Han Dehong.
Sikap Wuling ini muncul seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia yang sedang mematangkan regulasi insentif baru untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan yang sedang digodok ini direncanakan akan memberikan perbedaan besaran bantuan fiskal berdasarkan jenis bahan baku baterai yang digunakan.
Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel akan mendapatkan porsi insentif yang lebih besar dibandingkan dengan tipe non-nikel seperti LFP. Salah satu opsi kebijakan yang sedang dikaji adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga mencapai 100 persen untuk basis nikel dan 40 persen untuk non-nikel.
"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam sebuah konferensi pers APBN KITA pada Selasa (5/5/2026).
Implementasi regulasi insentif berbasis nikel ini dilaporkan mengalami penundaan sebanyak dua kali, dari target awal Juni 2026 menjadi Juli 2026, dikarenakan perhitungan teknis yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa skema regulasi tersebut kini ditargetkan dapat berlaku paling cepat pada Agustus 2026 karena masih dalam tahap pengkajian mendalam.
.png)
