BOGORPLUS.ID - Pada Senin sore, 15 Juni 2026, massa mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di wilayah Bandung Raya memadati area Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Aksi unjuk rasa ini merupakan wujud nyata penyampaian aspirasi langsung mengenai kondisi kebangsaan terkini.

Aksi demonstrasi ini dilaksanakan sekitar pukul 16.30 WIB, bertujuan untuk menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi keresahan kolektif masyarakat. Para mahasiswa datang membawa tuntutan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

Perwakilan dari massa aksi, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati, yang berasal dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menegaskan bahwa aksi kali ini melampaui sekadar kepentingan mahasiswa semata. Mereka hadir sebagai representasi suara luas dari masyarakat.

"Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini," ujar Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati.

Salah satu fokus utama protes mahasiswa adalah mengenai kebijakan spesifik yang dianggap bermasalah, termasuk permasalahan yang melibatkan MBG dan Koperasi Merah Putih. Isu-isu lokal dan nasional ini menjadi pemicu utama mobilisasi mereka.

Selain itu, kelompok mahasiswa juga secara spesifik menyoroti penggunaan dana publik yang dinilai boros, terutama alokasi anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Mereka menuntut adanya pengetatan pengeluaran negara.

"Menghentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri," tegas Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati mengenai tuntutan efisiensi fiskal.

Para demonstran juga mengutip pandangan kritis tokoh sastra mendiang Pramoedya Ananta Toer mengenai makna reformasi yang sesungguhnya. Hal ini menjadi landasan filosofis mengapa mereka mendesak adanya transformasi menyeluruh.

"Kami melihat berbagai aksi mahasiswa yang telah dilakukan sebelumnya, baik di Jakarta maupun di Bandung, belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah. Karena itu, kami menilai aksi turun ke jalan menjadi salah satu langkah terakhir yang dapat dilakukan mahasiswa setelah berbagai upaya dialog dan audiensi tidak menghasilkan tindakan nyata," tutur Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati.