bogorplus.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menyatakan pihaknya membuka peluang pendanaan alternatif bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pengembangan dapur di daerah yang belum tersentuh investor.
Menurut Nanik, sumber dana alternatif tersebut dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah luar negeri, maupun dukungan dari perusahaan besar yang beroperasi di daerah setempat.
"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga," ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Selain mencari sumber dana eksternal, BGN juga melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara, tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Moratorium dan Penataan Dapur
Langkah efisiensi pertama adalah memberlakukan moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
Saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang.
Penataan ini bertujuan menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
