BOGORPLUS.ID - Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menyelenggarakan unjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, pada Sabtu, 20 Juni 2026. Aksi ini bertujuan utama untuk mendesak pemerintah agar memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sangat strategis.
Massa aksi tidak hanya menyampaikan dukungan terhadap program nasional tersebut, tetapi juga menyuarakan keresahan terkait kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, mereka menuntut agar dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan program ini dapat dituntaskan secara tuntas.
Koordinator aksi, Dayat, menegaskan bahwa Program MBG memiliki nilai strategis yang krusial dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menurutnya, program ini tidak boleh dihentikan hanya karena adanya pengusutan kasus penyimpangan yang sedang berlangsung.
"Penegakan hukum harus berjalan, tetapi jangan sampai dugaan korupsi dijadikan alasan menghentikan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak," kata Dayat, Koordinator Aksi.
Aliansi tersebut merumuskan enam poin tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup penolakan terhadap wacana penghentian MBG, tuntutan pengadilan bagi para pelaku korupsi, serta desakan pelibatan komoditas lokal.
Massa juga meminta agar pemerintah mempertahankan lapangan kerja bagi para tenaga lokal yang selama ini terserap melalui operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut juga berdampak positif pada ekonomi informal daerah.
"Kami mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan berharap program ini terus dilanjutkan serta diperkuat demi anak-anak Indonesia," kata Dayat, Koordinator Aksi.
Para demonstran menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan terhadap oknum yang terbukti melakukan korupsi tetap didukung penuh. Mereka menekankan bahwa proses hukum tidak boleh mengorbankan kepentingan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat utama program.
Di sisi lain, mitra penyedia layanan mengeluhkan kebijakan baru pascapergantian pimpinan BGN yang dinilai mendadak dan memberatkan operasional dapur SPPG. Kebijakan yang berubah tiba-tiba ini menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah berinvestasi besar.
.png)
