bogorplus.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan kekhawatiran terhadap Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kemungkinan pendidikan dasar di sekolah swasta menjadi gratis akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan NU dan Muhammadiyah memiliki banyak lembaga pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
“Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” kata Sarmuji di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Keduanya juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ia mengkhawatirkan, jika putusan MK tentang penggratisan SD-SMP swasta terjadi, partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa menurun.
“Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” tambah Sarmuji.
Selain itu, ia juga merasa khawatir dengan dampak anggaran yang akan ditanggung oleh negara jika pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta digratiskan.
“Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ucap Sarmuji.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyarankan agar pemerintah segera merespons keputusan MK mengenai pendanaan untuk pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Langkah pertama yang bisa diambil adalah mengintegrasikan sekolah swasta ke dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online.
“Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” kata Kornas JPPI, Ubaid Matraji, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
