BOGORPLUS.ID - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dengan kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang semakin memanjang di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan dampak signifikan dan menghambat kelancaran operasional berbagai moda transportasi umum, terutama bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
Dilansir dari Detik Oto, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengidentifikasi bahwa masalah pasokan BBM subsidi masih menjadi isu kronis yang terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Fenomena antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan rutin di sepanjang jalur lintas timur, barat, dan tengah Sumatera, serta area perkotaan di kawasan tersebut.
Kurnia Lesani Adnan menjelaskan akar masalah dari penumpukan antrean yang terjadi di SPBU. Ia memaparkan bahwa pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU seringkali tidak sebanding dengan volume penjualan yang dibutuhkan di lokasi tersebut.
"Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (24/6/2026).
Situasi krisis pasokan BBM ini tidak hanya mengganggu ketepatan jadwal operasional transportasi massal yang telah direncanakan. Sani, yang juga diketahui menjabat sebagai pimpinan PO SAN, menekankan bahwa kondisi kelangkaan ini berpotensi mengancam keselamatan para penumpang angkutan umum di jalan raya.
"Karena kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang," ujar bos PO SAN tersebut, menyoroti risiko kelelahan awak kendaraan.
Selain masalah distribusi, Sani juga melayangkan kritik terhadap pemerintah terkait kurangnya ketegasan dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan terkait penyaluran BBM bersubsidi. Menurut pandangannya, praktik pelangsiran dan penyelewengan distribusi BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak masih terjadi secara terbuka.
Menanggapi hal ini, Sani mengusulkan adanya perubahan fundamental dalam mekanisme penyaluran BBM subsidi. Ia menyarankan pemerintah untuk segera mengintegrasikan penggunaan barcode dengan sistem GPS pada kendaraan angkutan umum, mengubah barcode yang ada menjadi barcode dinamis.
"Kalau memang pemerintah serius untuk memberikan BBM subsidi kepada kalangan yang tepat dan (seharusnya) sudah tahu permainan di lapangan, selayaknya mengubah sistem penyaluran BBM subsidi ini dengan mengintegrasikan barcode dengan sistem GPS kendaraan angkutan umum sehingga barcode kendaraan menjadi barcode dynamic," saran Sani.
.png)
