BOGORPLUS.ID - Sebanyak 267 kepala keluarga yang bermukim di kawasan wisata Gili Meno, Nusa Tenggara Barat, menghadapi krisis ketersediaan air bersih yang telah berlangsung lama. Kondisi ini memaksa warga mengeluarkan biaya yang sangat besar setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Aduan resmi mengenai kelangkaan air bersih ini telah disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB bersama perwakilan masyarakat setempat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyerahan aduan ini dilakukan pada hari Jumat, 19 Juni 2026.

Dampak dari persoalan air yang menahun ini sangat signifikan, tidak hanya merugikan sektor rumah tangga tetapi juga sektor pariwisata, bahkan dilaporkan telah menyebabkan sejumlah hotel tutup dan kematian pada hewan ternak lokal. Dilansir dari Detik Travel, masalah ini telah menjadi beban berat bagi perekonomian warga.

Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menjelaskan betapa beratnya beban ekonomi yang ditanggung warganya akibat sistem suplai air bersih yang terhenti sejak tahun 2023. Mereka kini harus sangat bergantung pada air isi ulang dalam galon.

"Dalam satu bulan, rata-rata warga di Gili Meno menghabiskan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta hanya untuk membeli air galon," ungkap Kepala Dusun Gili Meno, Masrun.

Biaya fantastis ini harus ditanggung warga karena distribusi air bersih harian yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara dinilai sangat tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Masrun menambahkan bahwa pengeluaran tersebut hanya untuk kebutuhan esensial seperti memasak dan keperluan rumah tangga lainnya.

Selain rumah tangga, sektor pariwisata juga terpukul keras; pelaku usaha yang berupaya bertahan harus menghadapi lonjakan biaya operasional air yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis melanda.

"Pelaku usaha yang bertahan harus membayar biaya air hingga enam kali lipat lebih mahal untuk operasional sebelum terjadi krisis air," imbuh Masrun.

Masyarakat mendesak agar pemerintah segera merealisasikan solusi jangka panjang berupa pembangunan instalasi pipa bawah laut yang terhubung langsung dari daratan Lombok. Solusi ini dinilai lebih ekonomis dan minim dampak ekologis dibandingkan metode penampungan air yang ada saat ini.