bogorplus.id — Koordinator Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang (AMCRP), Asep Fadlan mengkritik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kembali menolak pembukaan izin operasional tambang di Kabupaten Bogor.
Penolakan itu disampaikan setelah ribuan warga dari Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Bogor, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) lalu.
Warga meminta aktivitas tambang kembali dibuka karena dinilai menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Bogor Barat.
“Kalau tambang ditutup semua, masyarakat Bogor Barat mau kerja apa? Industri tidak ada, lapangan kerja minim, sementara tambang jadi satu-satunya sandaran hidup,” ujar Asep saat dihubungi bogorplus.id, Kamis (7/5/2026).
Asep menilai Pemerintah Kabupaten Bogor lebih hadir mendengar aspirasi masyarakat dibanding Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Bupati Bogor dan jajarannya turun langsung bersama rakyat, mendengar jeritan warga, namun Gubernur KDM justru tidak ada,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan masyarakat Cigudeg dan Rumpin yang terdampak penutupan tambang.
“Cigudeg dan Rumpin juga warga Jawa Barat, jangan hanya mendengar satu wilayah lalu menutup mata terhadap penderitaan ribuan warga lainnya,” pungkasnya.
