BOGORPLUS.ID - Warga Kota Palopo mulai menyuarakan keresahan mereka terkait belum terealisasinya janji kampanye Wali Kota Naili Trisal mengenai program pengadaan seragam sekolah gratis. Masa jabatan wali kota kini telah berjalan hampir satu tahun, namun bantuan yang dijanjikan tersebut hingga kini belum juga tampak wujudnya.
Kekecewaan ini diungkapkan oleh sejumlah orang tua murid yang merasa janji politik tersebut menggantung nasib mereka. Mereka menyoroti bahwa anak-anak sekolah sebentar lagi akan menghadapi kenaikan kelas, sementara kepastian mengenai seragam baru belum ada kejelasan.
Salah satu warga setempat, Zulkarnain, mengungkapkan kegelisahannya terkait situasi ini. Ia menyampaikan bahwa desakan publik semakin meningkat, terutama melalui platform media sosial.
"Sudah mau setahun wali kota, belum ada ini seragam sekolah gratis. Belum ada kejelasan, bahkan ini anak-anak sudah mau naik kelas lagi," kata Zulkarnain kepada detikSulsel, Kamis (18/6/2026).
Kondisi ini memaksa sebagian orang tua untuk mengambil langkah mandiri dengan membeli perlengkapan sekolah anak mereka menggunakan biaya pribadi. Keputusan ini diambil meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, demi memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.
"Mana sekarang ini perekonomian susah sekali, cuma demi anak kasihan mau sekolah kita upayakan semuanya," kata Zulkarnain.
Menanggapi desakan publik tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pengadaan seragam sekolah memang telah dialokasikan. Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 700 juta sudah masuk dalam APBD pokok.
"Benar ada dianggarkan, jadi pengadaan seragam sekolah itu (nominalnya) Rp 700 juta di (APBD) pokok (yang pengadaannya) secara gelondongan, cuma tidak tahu kalau ada penambahan atau bagaimana, kami belum tahu progresnya," kata Darwis, Ketua DPRD Palopo kepada detikSulsel, Jumat (19/6/2026).
Namun, Darwis menyoroti minimnya transparansi dari Pemerintah Kota Palopo mengenai rincian teknis penggunaan dana tersebut. Pihak legislatif belum menerima data detail mengenai jumlah siswa penerima manfaat dan jenis pakaian yang akan dibagikan.
.png)
