BOGORPLUS.ID - Pembangunan empat unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dipastikan belum dapat beroperasi hingga hari Jumat, 19 Juni 2026. Padahal, seluruh infrastruktur dapur tersebut telah rampung pembangunannya sejak dua bulan sebelumnya.
Lokasi empat fasilitas pemenuhan gizi yang tertunda operasionalnya ini tersebar di beberapa desa, yaitu Desa Riwo, Desa Mumbu, Desa Serakapi, dan Desa Saneo, semuanya berada dalam wilayah Kecamatan Woja. Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat rentan di wilayah 3T.
Dilansir dari Detikcom, peresmian fisik keempat dapur gizi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu. Namun, kendala teknis dan administrasi menyebabkan fasilitas yang sudah siap pakai ini belum dapat melayani masyarakat sebagaimana mestinya.
Menurut informasi yang dihimpun, penundaan operasional ini berakar pada dua persoalan utama, yakni kendala sistem yang sedang dalam proses pemeliharaan (maintenance) dan adanya perubahan kebijakan terkait pendataan penerima manfaat program tersebut.
Koordinator SPPI Dompu, Putri Rizkika, mengonfirmasi situasi ini saat dihubungi pada hari yang sama. "Belum beroperasi semua. Kendalanya masih menunggu arahan selanjutnya, karena saat ini sistem masih maintenance," ujar Putri Rizkika.
Putri Rizkika lebih lanjut menjelaskan bahwa tim SPPI Dompu telah menyelesaikan tugas awal mereka, yaitu mendata jumlah pasti penerima manfaat untuk keempat dapur 3T tersebut. Proses pendataan ini menjadi krusial sebelum dapur dapat mulai beroperasi secara efektif.
Namun, proses tersebut terkendala oleh adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan struktur di tingkat nasional ini menuntut adanya penyesuaian dan validasi ulang terhadap data penerima manfaat yang sudah terkumpul sebelumnya.
"Kami masih menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan," tutur Putri Rizkika, menegaskan bahwa kelanjutan operasional sangat bergantung pada keputusan dari tingkat pusat.
Selain masalah sistem dan pembaruan data, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kekurangan sumber daya manusia di tingkat satuan pelayanan. Tercatat, tiga dari empat SPPG 3T di wilayah Dompu tersebut dilaporkan belum memiliki kepala satuan pelayanan definitif.
.png)
