BOGORPLUS.ID - Wacana mengenai potensi penambahan lapisan atau layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kini menghadapi resistensi kuat dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas menyuarakan penolakan terhadap kebijakan fiskal tersebut.
Penolakan ini muncul karena DPR menilai bahwa kebijakan penambahan lapisan cukai baru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang justru bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah sendiri. Langkah ini dianggap kurang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, usulan mengenai penambahan lapisan tarif CHT ini sempat diajukan dalam kerangka kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. Usulan tersebut kini menjadi sorotan tajam dari kalangan anggota dewan.
Adanya usulan dari rezim sebelumnya ini dinilai oleh DPR kurang sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi saat ini. Parlemen khawatir bahwa kebijakan baru tersebut justru akan memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor tembakau.
Sebagai alternatif solusi, DPR menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan langkah yang lebih suportif bagi industri kecil dalam sektor ini. Langkah yang diusulkan adalah pemberian insentif afirmatif yang ditujukan secara spesifik kepada industri rokok skala kecil.
Fokus pada insentif afirmatif ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil, sekaligus memastikan stabilitas tenaga kerja di sektor tersebut. Ini menjadi solusi yang dianggap lebih konstruktif dibandingkan menambah beban tarif.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, penolakan keras ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif mengenai strategi penarikan penerimaan negara dari sektor CHT. DPR menekankan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada UMKM.
Para anggota dewan mendesak agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, mengevaluasi kembali dampak dari usulan penambahan layer cukai. Mereka menekankan bahwa kebijakan harus mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
"Kebijakan ini dinilai berpotensi menciptakan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh pemerintah sendiri," ujar perwakilan DPR mengenai dampak penambahan lapisan tarif CHT.
.png)
