bogorplus.id- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun.
Program ini menjadi terobosan pertama dalam sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan agar pembiayaan bagi rakyat kecil menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan terjangkau.
“Kita negara harus hadir. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kesulitan. Melalui KUR Perumahan ini, bunga disubsidi 5 persen, dan masyarakat bisa mengakses pinjaman dengan bunga hanya 6 persen per tahun,” ujarnya usai Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Cibinong, Senin (3/11).
Menurut Maruarar, program ini tidak hanya menyasar kontraktor dan pengembang, tetapi juga toko bangunan dan pelaku UMKM dengan modal hingga Rp10 miliar dan omzet maksimal Rp50 miliar.
Ia menilai kebijakan ini akan menggerakkan ekonomi lokal, terutama di sektor perumahan rakyat dan usaha kecil.
“Bayangkan, banyak ibu-ibu yang menjadi tiang ekonomi keluarga. Mereka jualan makanan, pakaian, dan sebagainya. Kalau rumahnya diperbaiki dan usahanya didukung modal murah, ekonomi keluarga juga ikut bangkit,” tambahnya.
Maruarar menekankan, dengan hadirnya KUR Perumahan, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada rentenir.
“Coba bandingkan, kalau ke rentenir, bunganya bisa per bulan. Sekarang dengan KUR ini hanya 6 persen setahun. Negara tidak boleh kalah dari rentenir dan tengkulak,” tegasnya.
Kabupaten Bogor, lanjut Maruarar, menjadi fokus utama program ini karena merupakan kabupaten terbesar di Indonesia sekaligus memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi.
