BOGORPLUS.ID - Kemacetan lalu lintas yang signifikan dan berkepanjangan di jalur penghubung Situbondo menuju Banyuwangi memicu respons tegas dari lembaga legislatif setempat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, bersama Komisi 4, melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke kantor ASDP Ketapang.
Inspeksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penderitaan ratusan pengemudi truk yang dilaporkan terjebak dalam antrean selama berhari-hari tanpa adanya solusi konkret dari pihak pengelola pelabuhan. Dilansir dari Detikcom, legislator menyoroti minimnya empati yang ditunjukkan oleh manajemen ASDP terhadap kondisi para sopir.
Suwito secara terbuka menyampaikan kekecewaannya kepada General Manager (GM) ASDP Ketapang pada Kamis, 25 Juni 2026, mengenai kurangnya penanganan kemanusiaan bagi para sopir yang terdampak. Ia menekankan bahwa manajemen harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dari pekerjaan para sopir yang jauh dari keluarga.
"Sampean ini kalau kerja pakai hati, lihat sopir-sopir itu meninggalkan rumah berhari hari meninggalkan anak dan istrinya. Lalu apa tanggung jawabnya ASDP saat mereka terkena macet, apakah Sampean mengganti kerugiannya? Kasih bungkusan ke mereka? Jangan hanya cari keuntungan pak. Kasihan mereka cuma dapat Rp 250 ribu harus antre berhari hari dan beli makan. Ayo pakai hati bekerja untuk rakyat itu," ucap Suwito dengan nada tinggi kepada GM ASDP, Kamis (25/6/2026).
Selain isu empati, fokus kritik juga diarahkan pada aspek operasional armada kapal yang dinilai tidak efisien saat terjadi kepadatan tinggi. Legislator mendesak agar kapal-kapal dengan kapasitas Gross Tonnage (GT) di bawah 2.000 tidak lagi diizinkan beroperasi di Pelabuhan Ketapang.
Suwito berpendapat bahwa kapal berkapasitas kecil cenderung menghambat alur pelayaran dan daya angkut secara keseluruhan, sehingga perlu ada penyesuaian kebijakan armada segera. "Persoalan dermaga mau dibangun segera, soal kapal sekarang. Saya meminta untuk kapal dengan kapasitas di bawah 2.000 keluar dari pelabuhan Ketapang, hanya menghambat alur saja dan muatannya tidak sesuai yang kita inginkan," teriaknya di hadapan seluruh peserta rapat.
Menanggapi protes tersebut, General Manager ASDP Ketapang, Arief Eko Kurniansjah, menyatakan kesiapan untuk mencari solusi teknis, namun menekankan bahwa penanganan krisis memerlukan kerja sama lintas instansi. Arief menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu pemicu utama penumpukan kendaraan di pelabuhan.
Arief merinci bahwa hanya dermaga LCM yang memiliki daya dukung beban hingga 80 ton, sementara dermaga lainnya hanya mampu menampung beban 30 ton, yang sangat membatasi operasional kapal besar. "Yang kami dapat informasinya dan itu di luar kapasitas kami di Tanjungwangi kapal ALP 1 rusak dan ada yang docking. Sementara untuk pelabuhan ASDP memang dibutuhkan revitalisasi dermaga dan akan segera kami lakukan. Ditambah perlunya membangun jembatan penghubung Bulusan dan LCM," kata Arief.
Usulan pembatasan kapal besar juga mendapat respons dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), yang menilai kebijakan tersebut harus realistis terkait kesiapan infrastruktur pelabuhan. Bendahara DPC Gapasdap Banyuwangi, Mastiga, menyoroti bahwa dermaga belum siap menerima kapal berukuran di atas 2.000 GT secara optimal.
.png)
