bogorplus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat, sebagai langkah strategis mendorong efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memastikan pelaksanaan hari pertama WFH berjalan lancar dan tetap terkendali. Dari total ASN yang ada, sekitar 2.130 pegawai atau 10 persen menjalankan sistem kerja dari rumah.
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” ujar Ajat.
Ia menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal karena setiap perangkat daerah telah menyusun rencana kerja harian secara rinci sebelum kebijakan diterapkan.
“Setiap pegawai sudah menyampaikan rencana kerja dari pagi sampai sore. Saya memantau langsung, aktivitas pemerintahan tidak terhenti. Bahkan ketika dibutuhkan, ASN tetap siap hadir,” tegasnya.
Meski demikian, tidak semua unit kerja menerapkan WFH. Sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi penuh dari kantor.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir penuh,” jelas Ajat.
Pemkab Bogor juga akan mengevaluasi kebijakan ini dalam satu bulan ke depan, terutama untuk mengukur dampaknya terhadap efisiensi penggunaan energi seperti bahan bakar dan listrik.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi,” tambahnya.
