bogorplus.id - Puluhan anggota Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis (2/4/2026).
Mereka menuntut kejelasan program Posyandu Digital yang disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp20 miliar.
Para demonstran mendesak DPRD dan Pemkab Bogor untuk menjelaskan urgensi program tersebut.
Beberapa mahasiswa bahkan memaksa masuk ke gerbang DPRD dan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan.
Koordinator aksi, Yuri, menilai program Posyandu Digital tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.
"Saya mempertanyakan urgensi dan relevansinya di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan dasar, minimnya fasilitas posyandu konvensional, dan keterbatasan kapasitas kader di lapangan," ujarnya.
Yuri juga menyoroti potensi masalah tata kelola, termasuk dugaan penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan.
"Jika dugaan ini benar, hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tapi juga merugikan masyarakat luas," tambahnya.
Mahasiswa menuntut agar anggaran Rp20 miliar dialihkan ke program yang lebih berdampak, seperti penanganan stunting, pemenuhan sarana kesehatan di desa tertinggal, dan peningkatan kualitas layanan posyandu serta puskesmas.
