bogorplus.id– Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menyoroti besarnya anggaran yang tetap digelontorkan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP meski tidak ada penyelenggaraan pemilu pada 2025–2027.
Dalam diskusi bertajuk “Agak Laen, KPU–Bawaslu Habiskan Anggaran Negara” di Sekretariat LS Vinus, Cibinong, Rabu (3/12/2025).
Founder LS Vinus Yusfitriadi menilai situasi ini perlu dikritisi karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Yus menegaskan masyarakat harus mengawasi seluruh proses pemilu, mengingat kualitas penyelenggaraan akan menentukan siapa pemimpin yang terpilih.
“Ketika penyelenggaraan pemilunya baik, maka pemimpinnya juga baik. Tapi kalau penyelenggaraannya buruk, besar kemungkinan pemimpin yang terpilih tidak memenuhi harapan,” kata Yus.
Ia mengungkapkan, anggaran ratusan triliun yang digelontorkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi ironi ketika hasil penyelenggaraan dianggap belum efektif dan efisien.
“Dengan anggaran fantastis itu, kita patut mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya,” ujarnya.
Yus juga menilai audit terhadap lembaga penyelenggara pemilu belum menyentuh aspek fundamental.
Menurutnya, audit yang dilakukan selama ini hanya bersifat administratif, bukan audit fakta.
