BOGORPLUS.ID - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi berencana menunda pelaksanaan program insentif untuk pembelian kendaraan listrik yang telah direncanakan sebelumnya. Penundaan ini menimbulkan diskusi mengenai strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk tetap memajukan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Keputusan penundaan ini mendorong adanya pertimbangan mengenai kebijakan non-fiskal yang dianggap sama pentingnya dalam mematangkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pihak industri otomotif yang mendukung langkah pemerintah.
"Saya rasa pemerintah punya pertimbangan untuk melahirkan program insentif," ujar Putu Swaditya Yudha, Chief Marketing Officer Alva, saat diwawancarai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/6/2026).
Alih-alih hanya berfokus pada subsidi langsung berupa pemotongan harga atau insentif fiskal, Alva menyarankan pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang bersifat regulasi dan infrastruktur. Pihak Alva menekankan pentingnya kemudahan dalam membangun infrastruktur pengisian daya.
"Mungkin kalau dari kita bisa juga bentuk insentif itu berupa kebijakan yang lain, misalnya regulasi-regulasi lain, misalnya untuk infrastruktur charging station, misalnya apakah dipermudah bagaimana brand untuk bisa berinvestasi di bisnis charging station, tentunya lintas kementerian, ada ESDM, PLN, Kemenperin," ucap Adit.
Adit, yang juga merupakan Chief Marketing Officer Alva, menjelaskan bahwa pertimbangan anggaran untuk insentif fiskal pasti sangat besar sehingga perlu dicari opsi lain yang mendukung ekosistem. "Pertimbangan insentif pasti besar karena itu fiskal, mungkin coba kita pikirkan kebijakan non fiskal seperti apa," terangnya.
Lebih lanjut, ia memberikan contoh konkret kebijakan non-fiskal yang dapat diterapkan, seperti mewajibkan penyediaan stasiun pengisian daya di berbagai lokasi publik. "Kalau di motor masing-masing perkantoran, mall itu misalnya ada charging station. Atau misalnya parkir motor kalau charging station tempatnya di mana, bisa terlihat, bisa diakses," tambahnya lagi.
Terkait durasi insentif, Alva menyambut baik jika pemerintah mempertimbangkan skema jangka panjang atau multiyear, seperti yang telah diterapkan oleh beberapa negara maju. Model keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam transisi energi.
"Mau di benchmark ada negara lain kebijakan yang multiyear, itu India. Itu bertahap dari insentif full, tahun depan dikurangi, dikurangi lagi," kata Adit.
.png)
