BOGORPLUS.ID - Wacana mengenai Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) terkait pelarangan penggunaan bahan tambahan dalam produk tembakau kini menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan di sektor industri. Isu ini menjadi fokus pembahasan karena potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan jika regulasi tersebut disahkan.
Kebijakan yang sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan ini dinilai memiliki potensi konsekuensi signifikan yang dapat mengganggu stabilitas sektor ekonomi terkait secara keseluruhan. Pihak industri khawatir implementasinya akan memicu gejolak di pasar.
Ancaman nyata yang paling dikhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di seluruh rantai industri tembakau. Hal ini bisa terjadi apabila regulasi tersebut diberlakukan tanpa adanya peninjauan ulang yang komprehensif dan mendalam.
Selain potensi PHK besar-besaran, kebijakan yang dinilai terlalu ketat ini juga dikhawatirkan akan membuka celah besar bagi pertumbuhan suburnya pasar gelap di Indonesia. Pasar gelap ini dapat merugikan negara dari sisi pendapatan cukai.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, industri kini menyoroti bahwa kebijakan yang sedang dikaji tersebut dapat memberikan tekanan berat pada keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, diperlukan dialog terbuka sebelum keputusan final diambil oleh pemerintah.
Pihak industri menekankan pentingnya kajian ulang menyeluruh terhadap dampak makroekonomi dari rencana pelarangan bahan tambahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa stabilitas ekonomi nasional seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan baru ini.
Kekhawatiran mengenai PHK massal ini menjadi isu sentral yang diangkat oleh para pelaku usaha, sebab sektor tembakau merupakan penyumbang tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia. Dampak sosial dari PHK tersebut dinilai tidak bisa diabaikan begitu saja.
Industri berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skenario alternatif yang tidak terlalu drastis dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan terciptanya pasar ilegal. Mereka menyerukan adanya solusi yang seimbang antara kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi.
Dikutip dari BISNISMARKET.COM, kebijakan yang dianggap terlalu ketat ini dikhawatirkan akan membuka ruang bagi pertumbuhan pasar gelap," ujar salah satu perwakilan asosiasi industri terkait.
.png)
