Desakan Evaluasi Kebijakan Publik Mengemuka Saat Puluhan Mahasiswa GMNI Datangi Gedung DPRD Medan

BOGORPLUS.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan desakan serius terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat yang dianggap tidak berpihak pada kelompok masyarakat kurang mampu.

Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari Rabu, 17 Juni 2026, dengan fokus utama menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan. Para mahasiswa membawa aspirasi mereka dengan semangat yang tinggi di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, menyampaikan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat miskin. Beliau menegaskan bahwa prinsip dasar pergerakan GMNI adalah berjuang bersama kaum Marhaen yang kini merasa terpinggirkan.

"Kami menilai tidak satu pun kebijakan ataupun program-program yang memihak kepada rakyat miskin. Kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia diajarkan agar tetap berdiri berdampingan bersama kaum-kaum marhaen, dan hari ini kaum-kaum marhaen tidak diperhatikan, justru ditindas," ujar Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi di sela-sela aksi, Rabu (17/6/2026).

Salah satu poin krusial yang disorot oleh para demonstran adalah alokasi anggaran negara yang dianggap tercurah pada program-program skala besar yang dianggap kurang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi landasan utama tuntutan evaluasi mereka.

Damses Sianturi secara spesifik menyebutkan tiga program unggulan pemerintah yang dinilai sangat menguras kas negara tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kecil. Tiga program tersebut menjadi sorotan utama dalam penyampaian aspirasi mereka di hadapan gedung parlemen.

"Ada tiga program mercusuar yang kita soroti yang menghabiskan begitu banyak anggaran. Yang pertama ada makan bergizi gratis yang menghabiskan anggaran Rp 1 triliun per harinya, kemudian ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara," katanya.

Selain isu anggaran program sosial, GMNI juga menyuarakan keberatan terhadap kebijakan peningkatan kekuatan militer di wilayah Sumatera Utara. Mereka menilai penambahan batalion dan pasukan di tingkat kabupaten/kota tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Damses Sianturi mengkhawatirkan dampak dari penambahan pasukan militer terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait dengan upaya menjaga nilai tukar mata uang. "Seperti kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri, kalau saya tidak salah membaca, itu penambahan pasukannya 300 kalau tidak 3.000 penambahan pasukannya. Dengan kondisi ekonomi hari ini, harusnya ini diberhentikan untuk menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar," katanya.