bogorplus.id- Menghadapi ancaman defisit anggaran pada 2026 akibat kebijakan pusat dan provinsi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan program antar dinas dan menggerakkan ekonomi lokal melalui program klaster usaha dan Dapur Makan Bergizi (MBG).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama.
Ia menargetkan lahirnya ribuan wirausahawan baru dan puluhan ribu pekerjaan baru dari integrasi program SKPD dan operasional 570 dapur MBG.
“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,”ujarnya, Kamis (16/10).
Empat tantangan besar yang membayangi APBD 2026 menjadi dasar langkah ini. Antara lain, pemotongan Dana Transfer Pusat, iuran BPJS yang tidak lagi sepenuhnya ditanggung provinsi, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beban gaji P3K guru yang kini dialihkan ke APBD.
Rudy mendorong seluruh SKPD untuk meninggalkan pola kerja sektoral dan mulai menjalankan integrasi program berbasis klaster usaha.
Ia mencontohkan, Dinas Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, sementara peserta pelatihan diambil dari wilayah klaster yang sama.
Distribusi produk bahkan bisa diarahkan ke pengadaan seragam sekolah.
