bogorplus.id- Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara parsial bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.
Meski demikian, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal.
Ia menjelaskan, bahwa kebijakan WFH bukan berarti meliburkan seluruh pegawai. Pemerintah daerah tetap menjaga keberlangsungan layanan masyarakat, terutama pada sektor-sektor vital.
“WFH bukan berarti meliburkan semua yang bekerja. Tidak dilakukan 100 persen. SKPD pelayanan tetap buka,” ujarnya, Rabu (1/4).
Sejumlah instansi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pemadam kebakaran tetap beroperasi.
Rudy menambahkan, Kebijakan ini diambil sebagai respons atas arahan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas energi nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global yang memengaruhi pasokan dan harga BBM di berbagai negara.
“Kita patut mengapresiasi kebijakan Presiden. Di beberapa negara harga BBM sudah naik drastis, bahkan stoknya tidak ada. Indonesia sampai saat ini masih stabil,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Pemkab Bogor berupaya mengoptimalkan penggunaan BBM agar tetap efisien dan tidak berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Selain menerapkan WFH terbatas, pemerintah daerah juga mengimbau ASN untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak.
