BOGORPLUS.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang puncak musim kemarau. Usulan penambahan armada udara ini disampaikan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Selasa (16/6/2026).
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya mitigasi bencana, mengingat prediksi bahwa periode Juli hingga Agustus 2026 akan menjadi masa kritis peningkatan aktivitas kebakaran di wilayah tersebut. Upaya penguatan armada udara ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan penuh pemerintah daerah.
Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, Sudirman, memberikan konfirmasi mengenai usulan penambahan fasilitas pemadaman udara tersebut. Permintaan ini didasarkan pada kebutuhan operasional yang lebih besar di lapangan.
"Secara keseluruhan kita membutuhkan 2 armada untuk melakukan patroli udara dan 8 armada untuk water bombing. Saat ini yang standby di Sumsel ada 6 unit, 2 untuk patroli dan 4 untuk water bombing," ujar Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel.
Kebutuhan mendesak akan armada tambahan ini dievaluasi berdasarkan pengalaman penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya. Pada masa puncak kejadian, operasi pemadaman seringkali membutuhkan lebih dari sepuluh unit helikopter untuk menanggulangi area yang luas.
Prioritas utama dalam usulan penambahan ini adalah sektor pemadaman udara, mengingat efektivitasnya dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Hal ini penting untuk menekan potensi perluasan api lebih lanjut.
"Usulan tambahan ini akan difokuskan untuk mendukung percepatan penanganan karhutla, terutama saat memasuki puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus mendatang," kata Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel.
Dilansir dari Detikcom, realisasi penambahan unit helikopter tersebut nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan dinamika titik api yang terdeteksi di lapangan. Keputusan akhir akan mengikuti arahan teknis yang diberikan oleh pusat.
"Untuk penambahan helikopter water bombing ini sesuai dengan petunjuk BNPB, namun tetap tergantung dari kondisi karhutla di Sumsel," jelas Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel.
.png)
