bogorplus.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, memberikan kritik tajam terhadap peran Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, saat Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran petinggi Pertamina pada Selasa (11/3) lalu.
Kritikan tersebut mengemuka terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam impor minyak mentah yang sedang melibatkan sejumlah pejabat di perusahaan minyak negara itu.
Andre mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi sasaran serangan di media sosial terkait isu tersebut.
Ia menjelaskan, “Saat kasus (dugaan korupsi) berkembang, itu saya bangun tidur 1 Maret (2025), tiba-tiba ramai di medsos. Saya di Instagram diserang ribuan buzzer-nya Ahok. Rata-rata akunnya postingan 0, follower 0. Saya screenshot, jadi kalau diproses hukum saya bisa buktikan nanti.”
Ia baru menyadari, serangan di media sosial itu berkaitan dengan pernyataannya yang disampaikan pada 15 Februari 2020, di mana ia meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena dinilai tidak memberikan kontribusi positif.
Andre merasa memiliki alasan yang kuat untuk mendesak pencopotan Ahok, mengingat bahwa saat itu Ahok hanya sekali berkunjung ke kilang Pertamina dan belum pernah sekalipun ke unit hulu.
Andre juga menyorot perilaku Ahok yang diduga membentak mantan Direktur SDM Pertamina, Koeshartanto, terkait promosi salah satu pejabat. Ahok marah sampai mengganti Koeshartanto karena kenaikan jabatan orang yang diminta Ahok tak sesuai kesepakatan awal.
“Dia (Ahok) hanya banyak omon-omon, jadi kegaduhan … Pak Koes gak mampu menaikkan, dimaki-maki lah Pak Koes itu, ‘Saya bisa ganti Anda loh, saya bisa ngomong sama menteri BUMN, saya bisa ngomong ke presiden’,” jelasnya.
Ia melanjutkan, “Karena Ahok dulu temannya Presiden (Jokowi), sakti mandraguna. Jadi, meskipun saya minta dicopot, enggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya presiden. Sakti mandraguna, keluar penjara langsung bisa jadi komut Pertamina.”
Lebih lanjut, Andre juga menyebutkan salah satu tersangka bernama Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ia awalnya mengira dugaan korupsi tersebut hanya berkaitan dengan impor crude, namun ternyata juga menyentuh masalah RON BBM.
Menurut Andre, seharusnya Ahok memiliki kekuatan untuk mencegah dugaan korupsi yang dituduhkan terjadi antara 2018 hingga 2023. Ia menyindir bahwa Ahok seolah hanya menikmati gaju puluhan miliar rupiah dari posisinya di Pertamina dan sering bermain golf.
Andre mengingatkan bahwa menurut UU Perseroan Terbatas, Komisaris Utama memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan korupsi.
Ia memberikan contoh Menteri BUMN, Erick Thohir, yang aktif melaporkan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung.
“Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak, apa yang dilakukannya? Ada gak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Gak ada kan!” kata Andre dengan tegas.
Setelah menjelaskan selama kurang lebih empat menit membahas khusus tentang Ahok, Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka ikut berkomentar dan meminta agar Ahok dipanggil ke DPR untuk menjelaskan kasus yang menimpa Pertamina.
Namun, Andre menolak usulan tersebut. Ia menyatakan enggan memberikan perhatian kepada mantan pejabat yang dianggap tidak berkontribusi selama menjabat di Pertamina.
“Sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia (Ahok) mau jadi pahlawan kesiangan, untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejagung, KPK, atau kepolisian. Itu baru kerja pengawasan!” tegas Andre dengan nada yang tinggi.
Andre Rosiade menuduh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya ingin mencari perhatian agar kembali populer. Ia berpendapat bahwa Ahok hanya melakukan panjat sosial (pansos) dengan merujuk pada kinerja Kejaksaan Agung di era Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Pertamina saat ini sedang menghadapi masalah serius terkait dugaan korupsi dalam impor minyak mentah. Ahok pernah angkat bicara mengenai kasus korupsi tersebut yang kini membelit Pertamina.
Ia menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa ia akan memberikan penjelasan sesuai kebutuhan kejaksaan.
Ia tak merinci apakah ia mengetahui modus operandi di balik proses impor BBM di Pertamina yang merugikan negara, ia menjalskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan aspek teknis pengadaan.
Meski demikian, Ahok mengingatkan bahwa Pertamina memiliki sistem pengawasan yang berlapis, termasuk pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Harusnya jika sampai terjadi berarti libatkan semua pihak yang berhubungan,” tegas Ahok.
“Kami hanya lakukan pengawasan dan beri saran jika ada laporan. Anak perusahaan juga ada dekom (dewan komisaris) dan komutnya (komisaris utama) sendiri,”
