Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Pengawasan Ketat Penyaluran MBG saat Ramadhan
- account_circle Sandi
- calendar_month 12 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Iustrasi menu MBG. Foto : bogorplus.id
bogorplus.id– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriah.
Ia menyoroti ketidaksesuaian menu yang dikeluhkan sejumlah orang tua murid di beberapa sekolah dasar.
Agus menegaskan, meski program MBG merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral karena penerima manfaatnya adalah anak-anak di Kabupaten Bogor.
“Memang penyaluran MBG ini yang pertama kalinya di bulan puasa, tetapi karena ada laporan dan keluhan, maka seharusnya ada evaluasi,” kata Agus Salim, Senin (2/3/2026).
Ia menyatakan akan mengoordinasikan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah.
“Saya kan koordinator Komisi IV, maka nanti kita coba koordinasikan dengan Komisi IV agar melakukan pengawasan juga. Ini harus menjadi evaluasi dalam penyaluran MBG dari dapur SPPG,” ujarnya.
Agus juga meminta pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat agar hak penerima manfaat tidak berkurang selama Ramadan.
“Intinya sama-sama saling beri masukan, jangan sampai hak-hak yang mendapatkan haknya malah berkurang di bulan Ramadan ini,” tegas politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, sejumlah orang tua memprotes isi paket MBG yang dibagikan di beberapa sekolah.
Di SDN Tunggilis Cileungsi, paket hanya berisi satu butir telur rebus, satu buah jeruk, satu bungkus agar-agar, dan keripik tempe.
Di SDN Cipayung 02 Cibinong, siswa menerima susu kotak 110 ml, roti, dan pisang. Sementara di SDN Bojong Kulur, paket terdiri atas roti, jeruk, dan kacang.
Rani, salah satu orang tua murid, mempertanyakan kualitas dan kelayakan paket tersebut.
“Penyaluran MBG di awal Ramadan ini tidak sesuai harapan. Jika dihitung, nilainya tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dr. Fusia Meidiawaty, memastikan menu yang disalurkan telah memenuhi standar gizi.
“Di sana ada roti. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada kandungan protein di dalam kacang juga, lalu ada telur dan susu,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan yang muncul.
“Nanti akan kami cek kembali,”pungkasnya.
- Penulis: Sandi
