Turunkan Stunting hingga 18 Persen, Pemkab Bogor Tunjukkan Komitmen Akuntabilitas dan Inovasi Publik

bogorplus.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memaparkan berbagai capaian dan inovasi pembangunan daerah dalam kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian PANRB di Gedung Serbaguna 1, Kabupaten Bogor, Kamis (30/10)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menegaskan komitmen Pemkab Bogor menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kami tidak bekerja sendiri, tetapi bersama-sama dalam semangat kolaborasi,” ujarnya, Jumat (31/10).

Dalam paparannya, Ajat membeberkan capaian indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif.

Antara lain penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, rasio gini yang membaik, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka berkat peningkatan akses lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu capaian signifikan adalah penurunan angka stunting dari 27 persen pada 2023 menjadi 18 persen pada 2025.

Ia menjelaskan, keberhasilan itu hasil kerja lintas sektor dan intervensi langsung di lapangan.

“Kami dorong setiap perangkat daerah memiliki anak asuh stunting agar hasilnya dapat terukur,” jelasnya.

Atas konsistensi reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik, Pemkab Bogor juga diganjar Juara Mandaya Award 2025, penghargaan nasional atas komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola berbasis kolaborasi.

Menurut Ajat, Pemkab Bogor terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan multisektor melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan keterampilan dan pendapatan, serta penguatan ekosistem sosial ekonomi.

Program unggulan seperti Bantuan Keuangan Satu Miliar Satu Desa, bedah rumah terencana, bantuan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin menjadi bukti nyata kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat.

Selain fokus pada aspek sosial, Pemkab Bogor juga mengedepankan digitalisasi pemerintahan melalui Command Center dan aplikasi “Besti” yang mengintegrasikan data lintas perangkat daerah.

“Kami berkomitmen menggunakan data berkualitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan wilayah, Pemkab Bogor menerapkan strategi pengembangan berbasis wilayah: wilayah tengah diarahkan sebagai kawasan pengendalian dan konservasi, wilayah barat sebagai area pertumbuhan baru, dan wilayah timur sebagai pusat percepatan ekonomi.

Strategi ini diharapkan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian PANRB Seli Kurniawan, S.AP., menyampaikan bahwa evaluasi AKIP merupakan agenda tahunan untuk menilai sejauh mana kualitas manajemen kinerja di pemerintah daerah.

“Kabupaten Bogor saat ini telah meraih predikat Baik, dan kami berharap tahun 2025 bisa meningkat menjadi Sangat Baik (BB),” ujar Seli.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, rencana aksi, pohon kinerja, pengukuran, hingga monitoring dan evaluasi triwulanan.

Selain itu, tim KemenPANRB juga menilai efektivitas penggunaan aplikasi pelaporan kinerja serta sistem reward and punishment dalam pelaporan LKjIP/LAKIP.

“Kami ingin memastikan seluruh proses manajemen kinerja berjalan efektif dan terukur. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah Kabupaten Bogor layak meraih predikat Sangat Baik,” tambahnya.

Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini akan berlanjut hingga pekan pertama November, dengan pendalaman data dan dokumen kinerja.

Seli menegaskan, sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci penting dalam pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin melihat komitmen nyata Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola kinerja pemerintahannya,” pungkasnya.