Tanggapan Menteri Terkait Kebijakan Larangan Study Tour yang Dibuat Dedi Mulyani
- account_circle Tim Bogor Plus
- calendar_month Rab, 26 Mar 2025
- comment 0 komentar
bogorplus.id – Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025. Sejak menjabat, ia cepat mengambil sejumlah kebijakan yang tidak biasa dan langsung menjadi sorotan publik.
Beberapa menteri memberikan tanggapan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dedi Mulyadi:
1. Larangan Study Tour
Baru-baru ini, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang melarang study tour bagi siswa di wilayah Jawa Barat.
Kebijakan ini diambil dengan alasan untuk meringankan beban finansial orang tua dan mengurangi risiko keselamatan siswa.
Setelah diberitakan luas, langkah ini ternyata diikuti oleh beberapa provinsi lainnya.
Namun, larangan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri pariwisata.
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) menyarankan alternatif berupa tur dalam kota untuk menekan biaya sekaligus tetap memberikan pengalaman edukasi bagi siswa.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan pandangannya terkait larangan study tour ini.
Berbeda dengan Dedi, Mu’ti tidak melarang kegiatan tersebut, melainkan meminta sekolah agar memastikan kelayakan kendaraan dan kualitas sopir saat melakukan study tour.
“Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi,” ujar Mu’ti.
Ia menekankan bahwa study tour seharusnya memberikan pengalaman berarti kepada anak-anak, bukan sekadar rutinitas tanpa makna dalam konteks pendidikan.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan ini tetap diawasi oleh guru demi keselamatan siswa.
2. Pembongkaran Tempat Wisata
Beberapa waktu yang lalu, Dedi Mulyadi melakukan langkah kontroversial dengan membongkar tempat wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor.
Langkah ini diambil setelah terjadinya bencana banjir di kawasan tersebut, dengan alasan adanya pelanggaran izin dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Hibisc Fantasy dikelola oleh PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), sebuah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dianggap tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, di mana izin yang diajukan pengelola hanya mencakup 4. 800 meter persegi.
Selain Hibisc Fantasy, Dedi juga menyegel empat objek wisata lainnya, termasuk yang dimiliki oleh PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan dan kawasan Eiger Adventure Land.
Menanggapi tindakan pembongkaran ini, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengingatkan bahwa tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan sepihak, terutama jika tempat wisata telah memiliki legalitas.
“Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah,” kata Widiyanti.
Ia juga menilai bahwa pembongkaran terhadap tempat wisata yang sudah berizin dapat mengganggu iklim investasi di sektor ini.
“Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia,” tambahnya.
Widiyanti mengajak pelaku pariwisata untuk selalu memastikan kelengkapan perizinan, menghargai kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- Penulis: Tim Bogor Plus
